Economic Consequences of Climate Change.

Cover depan2_amended.pdf (p.1)
buku tinjauan oecd.pdf (p.2-235)
	Penerbitan laporan ini berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal OECD. Pendapat yang disajikan dan argumentasi yang digunakan di dalam laporan tidak serta-merta mencerminkan pandangan resmi negara anggota OECD.
	Kata Pengantar
	Pendahuluan
	Panduan Pengguna Laporan
	Daftar singkatan dan akronim
	Daftar Kode negara
	Data Statistik Dasar Indonesia
	Peta administratif Indonesia
	Ringkasan Eksekutif
	Penilaian dan Rekomendasi
		1. Tren penting lingkungan: ikhtisar
			Memacu aksi perubahan iklim untuk mencapai target mitigasi
			Menyusun strategi komprehensif untuk mengatasi pencemaran udara
			Mengharmoniskan peraturan pengelolaan sampah dengan pelaksanaannya
			Membuat inventaris nasional B3 dan bahan kimia
			Mempercepat implementasi strategi keanekaragaman hayati
			Peningkatan pemantauan air tanah dan penegakan aturan perizinan
			Memperluas dan meningkatkan fasilitas sanitasi untuk menurunkan tingkat pencemaran air
		2. Tata kelola dan pengelolaan lingkungan
			Koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk pemerintahan era desentralisasi
			Membangun kapasitas teknis untuk penilaian lingkungan
			Kesenjangan data dan sanksi yang ringan menghambat penjaminan kepatuhan
		3. Menuju pertumbuhan hijau
			Insentif berbasis pasar untuk mendukung transisi ke perekonomian hijau
				Menuju mekanisme “cost-reflective pricing”di sektor energi
				Melanjutkan pemangkasan subsidi bahan bakar fosil
				Menyelaraskan pajak kendaraan dengan kinerja lingkungan
				Membentuk komite untuk reformasi hijau yang komprehensif di bidang fiskal
			Investasi terkait lingkungan meningkat
				Meningkatkan insentif untuk investasi pengelolaan limbah, air, dan sanitasi
				Implementasi regulasi keuangan berkelanjutan
			EBT, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan sebagai bidang prioritas
				Merencanakan perluasan EBT
				Terus meningkatkan efisiensi energi …
				…dan berinvestasi pada infrastruktur transportasi publik
			Menguatkan inovasi ramah lingkungan dan pasar produk hijau
				Menyeimbangkan fokus anggaran litbang terkait energi
			Peran kerja sama pembangunan dan perdagangan
				Menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar
		4.  Hubungan antara tata guna lahan, ekosistem, dan perubahan iklim
			Mewujudkan penggunaan lahan yang lestari adalah kunci pertumbuhan hijau
				Laju deforestasi melambat, tetapi masih terhitung tinggi
				Kebakaran gambut dan dekomposisi gambut mendorong emisi GRK
				Keutuhan hutan alam penting untuk mempertahankan layanan ekosistem
			Koherensi antara sasaran kebijakan yang berbeda bisa ditingkatkan
			Alokasi lahan, perizinan, dan penegakan peraturan membaik
				Merampingkan proses penerbitan izin tata guna lahan
				Memberikan kejelasan status hukum lahan
				Pemetaan lahan gambut masih menantang
				Penguatan pemantauan kepatuhan dan penegakan hukum sebagai prioritas
				Kontribusi Kesatuan Pengelolaan Hutan
			Perangkat regulasi sangat diandalkan oleh pelbagai kebijakan yang ada
				Restorasi gambut dan pencegahan kebakaran lahan
				Mempercepat sertifikasi untuk menanggulangi konversi lahan secara ilegal
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan melalui perhutanan sosial dan reformasi agraria
				Menyelesaikan konflik kepemilikan lahan untuk memastikan perlindungan hukum melalui langkah pengendalian dan pengawasan
				Mengevaluasi kinerja moratorium untuk menghambat deforestasi
				Meningkatkan konektivitas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati
				Mewujudkan nilai jasa ekosistem
				Penguatan REDD+ Lebih Lanjut
		Catatan
		Daftar Referensi
	Bab 1. Kinerja Lingkungan: Tren dan perkembangan terbaru
		1.1 Pendahuluan
		1.2. Perkembangan utama bidang ekonomi dan sosial
			1.2.1. Kinerja ekonomi
			1.2.2. Struktur perekonomian dan ketenagakerjaan
			1.2.3. Inklusivitas pertumbuhan
			1.2.4. Struktur pemerintahan
			1.2.5. Kependudukan dan urbanisasi
			1.2.6. Kemajuan dalam mencapai Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan lingkungan hidup berkualitas
		1.3. Transisi menuju perekonomian rendah karbon dengan efisiensi energi
			1.3.1. Struktur, pemanfaatan, dan intensitas energi
				Bauran energi
				Penyebaran sumber-sumber EBT
				Permintaan dan intensitas energi
				Akses pada energi
			1.3.2. Transportasi
			1.3.3. Perubahan iklim
				Profil emisi GRK
				Target mitigasi iklim
				Kebijakan iklim
				Kerentanan dan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim
			1.3.4. Pencemaran udara
				Emisi polutan udara atmosfer
				Mutu udara ambien
				Kebijakan dan langkah utama
		1.4. Transisi menuju perekonomian hemat sumber daya
			1.4.1. Pengelolaan sampah
				Produksi, pengumpulan, dan pembuangan sampah padat kota
				Pencemaran plastik di laut
				Kebijakan dan langkah utama
				Bahan beracun dan berbahaya
			1.4.2. Pengelolaan sektor kimia
			1.4.3. Input pertanian dan perikanan
				Input pertanian dan nutrien
				Perikanan
		1.5. Mengelola modal alam
			1.5.1. Konteks bentang alam dan tutupan lahan
			1.5.2. Keanekaragaman hayati
				Ekosistem hutan dan lahan gambut
				Ekosistem pesisir dan laut
				Spesies terancam
				Kawasan lindung
			1.5.3. Pengelolaan sumber daya air
				Akses pada suplai air dan sanitasi
				Sumber daya air
				Mutu air
		Catatan
		Daftar referensi
			Annex 1.A. Statistik Regional
	Bab 2. Menuju Pertumbuhan Hijau
		2.1. Pendahuluan
		2.2. Kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan untuk pertumbuhan hijau
		2.3. Aspek lingkungan dalam perpajakan, bea, dan harga
			2.3.1. Pajak terkait lingkungan: ikhtisar
			2.3.2. Pajak pemanfaatan energi dan penetapan harga karbon
			2.3.3. Pajak dan bea di sektor transportasi
				Pajak kendaraan bermotor
				Jalan berbayar
			2.3.4. Pajak dan tarif atas ekstraksi SDA
				Abstraksi dan pemanfaatan air
				Perlakuan fiskal terhadap jenis SDA lain
					Migas dan pertambangan
					Kehutanan
					Perikanan
		2.4. Reformasi subsidi yang merugikan lingkungan
			2.4.1. Dukungan terhadap konsumsi dan produksi bahan bakar fosil
				Bensin dan solar
				Listrik
				Minyak tanah dan elpiji (LPG)
				Produksi migas dan batubara
			2.4.2. Dukungan untuk produksi pertanian
		2.5. Berinvestasi pada lingkungan untuk mendorong pertumbuhan hijau
			2.5.1. Belanja publik untuk lingkungan hidup
				Alokasi anggaran untuk lingkungan hidup
				Perencanaan dan penganggaran hijau
			2.5.2. Menyertakan aspek lingkungan ke dalam sektor keuangan
			2.5.3. Investasi pada infrastruktur terkait lingkungan
				Investasi pada energi bersih
					Sektor tenaga listrik
					Bahan bakar nabati (BBN)
					Panas bumi
				Investasi pada efisiensi energi
				Investasi pada sistem transportasi berkelanjutan
				Investasi pada suplai air perkotaan
				Investasi pada pengelolaan limbah
		2.6. Inovasi bidang lingkungan hidup dan pasar hijau
			2.6.1. Inovasi bidang lingkungan hidup
			2.6.2. Pasar hijau dan bisnis berkelanjutan
				Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sosialisasi kepatuhan, dan praktik hijau
		2.7. Lingkungan hidup, perdagangan, dan pembangunan
			2.7.1. Kerja sama pembangunan
			2.7.2. Perdagangan dan lingkungan hidup
				Perdagangan satwa liar
		Catatan
		Daftar Referensi
	Bab 3. Hubungan antara tata guna lahan, ekosistem, dan iklim
		3.1. Pendahuluan
		3.2. Tren perubahan tata guna lahan
			3.2.1. Perubahan tata guna lahan
				Sumber daya hutan dan lahan gambut
				Produksi kayu industri dan konsesi hutan
				Produksi pertanian
				Konsesi kawasan tambang
				Dampak perubahan iklim saat ini dan ke depan terhadap sektor berbasis pemanfaatan lahan
			3.2.2. Dampak perubahan tata guna lahan terhadap lingkungan hidup
				Jasa ekosistem hutan
				Jasa ekosistem lahan gambut
				Pencemaran udara, tanah, dan air
				Emisi dari tata guna lahan, perubahan tata guna lahan, dan kehutanan
			3.2.3. Peran ekonomi dan sosial sektor berbasis lahan
		3.3. Meningkatkan koherensi kerangka kelembagaan dan kebijakan
			3.3.1. Identifikasi trade-offs dan kesesuaian berbagai target kebijakan sektoral dengan neksus
			3.3.2. Koordinasi antarlembaga di tingkat pusat
			3.3.3. Lembaga daerah dan koordinasi vertikal pusat-daerah
		3.4. Lingkungan kondusif bagi pengelolaan lahan secara lestari
			3.4.1. Klasifikasi lahan dan hak atas lahan
			3.4.2. Memperbaiki pemetaan sumber daya lahan
			3.4.3. Perhutanan sosial dan reformasi agraria
		3.5. Menyelaraskan tujuan dengan instrumen kebijakan
			3.5.1. Instrumen peraturan perundang-undangan
				Kawasan lindung
				Moratorium
				Sertifikasi wajib bagi kebun kelapa sawit
				Sistem legalitas kayu
				Kepatuhan, pemantauan, dan penegakan hukum
			3.5.2. Instrumen ekonomi
				Pembayaran jasa ekosistem
				Subsidi pertanian
			3.5.3. Instrumen yang bersifat sukarela
				Sertifikasi sukarela
				Komitmen “tanpa deforestasi” oleh perusahaan swasta
				Konsesi IUPHHK-RE
		3.6. Mendanai neksus
			3.6.1. Transfer fiskal pemerintah
			3.6.2. Dukungan internasional
		Catatan
		Daftar Referensi
Coverblakang_amended.pdf (p.236)